Jakarta – Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2025), diramaikan dengan kehadiran sejumlah tokoh publik dan influencer yang bergabung bersama elemen mahasiswa menyuarakan “tuntutan 17+1”. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat gaung aspirasi masyarakat sipil.
Salah satu tokoh yang hadir, Ferry Irwandy, menyoroti pentingnya peran KOL (Key Opinion Leader), TikToker, dan YouTuber dalam menyampaikan isu-isu yang diperjuangkan kepada masyarakat luas. Ia menilai, figur publik dengan pengaruh di media sosial dapat membantu menjaga narasi aksi agar tetap fokus pada substansi.
“Teman-teman media, KOL, influencer, mereka punya suara di tengah kerumunan massa. Tugas kita memberikan pemahaman yang detail, tenang, dan jelas soal akar masalah. Jadi tuntutan tidak berkurang, tapi juga tidak ditunggangi,” ujar Ferry saat berorasi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Ferry juga menyoroti partisipasi massa dari berbagai daerah. Ia mengungkapkan, rombongan mahasiswa dari Pati sempat mengalami intimidasi saat hendak berangkat ke Jakarta. “Jauh mereka datang. Di Pati itu berangkat 10 bus, 3 bus balik karena intimidasi. Tapi mereka tetap berangkat untuk menyuarakan keresahan hati mereka,” katanya.
Lebih lanjut, Ferry mengkritisi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut, yakni penolakan fasilitas pensiun bagi anggota DPR. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan membebani keuangan negara. “DPR itu jabatan politik. Seharusnya tidak dapat pensiunan seperti PNS. Apalagi dengan ruang fiskal sekarang, itu jelas tidak masuk akal. Menurut saya harus dihapuskan,” tegasnya.
Selain itu, Ferry juga menyerukan reformasi besar-besaran pada struktur pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk bersikap jernih dalam mengidentifikasi pelaku kerusuhan dan tidak mengaitkan peserta aksi dengan tindakan anarkis.
Menyadari potensi eskalasi politik yang tidak terkendali, Ferry mengingatkan perlunya konsolidasi dan kesadaran bersama untuk menjaga aksi tetap damai. “Kita semua harus mencegah jangan sampai masyarakat jadi korban kepentingan politik pihak tertentu. Kedaulatan tertinggi ada di rakyat. Kita yang turun ke jalan, mahasiswa, pekerja, influencer, adalah pemegang kedaulatan itu,” pungkasnya.
