Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat melalui berbagai program dan kemitraan. Namun, upaya ini diakui membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Kepala Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes, Ir. Dina Agoes Soelistijani, M.Kes., menyampaikan bahwa perubahan perilaku tidak terjadi secara instan. “Kadang upaya edukasi dianggap seperti buang garam di lautan karena hasilnya belum terasa cepat. Tapi kalau kita berhenti sekarang, dampaknya tidak akan pernah terlihat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Dina, tantangan utama dalam mendorong PHBS di sekolah adalah persepsi dan dukungan anggaran. Ia menjelaskan bahwa Kemenkes sedang membicarakan tentang pembudayaan. “Hasilnya baru akan terlihat nyata di atas lima tahun. Tapi ini harus terus dilakukan,” jelasnya.
Untuk mempercepat perubahan tersebut, Kemenkes mengajak berbagai pihak untuk terlibat, termasuk sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat. Dina mencontohkan kolaborasi dengan Guardian Indonesia dan Human Initiative dalam kampanye peningkatan akses sanitasi sekolah. Ia berharap praktik baik ini dapat menjadi model bagi mitra lainnya.
“Kami akan minta izin untuk menjual, dalam tanda kutip program mereka ke mitra-mitra lain. Jadi bukan bikin model baru lagi. Tapi terapkan yang sudah terbukti berhasil,” kata Dina.
Selain itu, Dina juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengukur efektivitas intervensi yang dilakukan. “Kita butuh data before-after, seberapa besar dampaknya. Di situlah peran akademisi sangat penting,” imbuhnya.
Dalam kampanye PHBS, Kemenkes memiliki program rutin seperti cuci tangan pakai sabun (CTPS) setiap 15 Oktober dan kampanye pencegahan stunting dengan pendekatan ABCGE, yang menekankan perubahan perilaku.
Dina mengakui bahwa penyediaan sarana seperti tempat cuci tangan bukan kewenangan utama Kemenkes. “Kami bukan lembaga penyedia infrastruktur. Tugas kami adalah membuat regulasi, mendorong pemerintah daerah, dan membangun kemitraan. Di sinilah peran swasta jadi sangat krusial,” pungkasnya.
