Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upaya menekan harga obat di Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui produksi obat murah secara massal yang akan didistribusikan ke seluruh pelosok negeri.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, program ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan yang terjangkau, terutama bagi warga desa yang selama ini kesulitan mendapatkan obat berkualitas dengan harga yang wajar.
“Kita sudah mulai menyalurkan obat-obatan produksi kita ke gerai apotek Koperasi Merah Putih. Langkah selanjutnya, menjelang 5 Oktober nanti, kita akan produksi massal dan distribusi ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari pasar,” ujar Sjafrie dalam konferensi pers di Kantor Kemhan, Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, Sjafrie menambahkan, Kemhan juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian obat secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. “Kita sedang pikirkan cara agar harga murah ini bisa diturunkan lagi menjadi obat gratis yang diperlukan rakyat,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, laboratorium farmasi di lingkungan TNI akan dikonsolidasikan menjadi satu unit bernama Farmasi Pertahanan Negara. Unit ini akan memfokuskan diri pada produksi obat untuk didistribusikan secara luas, khususnya ke wilayah pedesaan.
Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar, menegaskan bahwa seluruh proses produksi akan diawasi secara ketat untuk memastikan keamanan dan mutu obat. Sertifikasi akan dilakukan berdasarkan standar cara pembuatan obat yang baik (GMP). “Obat-obat ini akan melalui proses sertifikasi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik,” tegasnya.
Prof Taruna juga menyoroti bahwa mahalnya harga obat di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan pada impor bahan baku. “94 persen bahan bakunya masih diimpor, terutama dari India, China, Eropa, dan AS,” ungkapnya. Oleh karena itu, inisiatif produksi obat lokal ini diharapkan dapat menekan biaya secara signifikan.
Selain produksi obat murah, kerja sama antara Kemhan dan BPOM juga mencakup upaya pemberantasan peredaran obat ilegal dan palsu yang masih marak dijual secara daring maupun luring. Prof Taruna mengatakan, “Masih banyak produk ilegal yang belum punya izin atau bahkan palsu. Karena itu, kerja sama dengan Kemhan penting untuk pengawasan lapangan,” pada Jumat (25/7/2025).
